Ungkap.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tebo terhadap nota pengantar Ranperda Kabupaten Tebo, tentang APBD tahun anggaran 2022 dan 9 Ranperda kabupaten Tebo tahun 2021 dan penyampaian nota pengantar 6 rancangan peraturan daerah kabupaten Tebo tahun 2021.
Rapat paripurna tersebut dilaksanakan di ruang rapat DPRD Kabupaten Tebo pada Rabu, 10 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB. Rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Ketua DPRD Mazlan, S. Kom dengan didampingi oleh Waka I Aivandri AB dan Waka II Syamsu Rizal serta anggota dewan.
Turut hadir Bupati Tebo Sukandar dan Wabup Syahlan, Sekda Tebo, para kepala OPD, Camat, dan unsur-unsur Forkopimda Kabupaten Tebo serta yang lainnya.
“Dengan mengucapkan bismillah hirrohman nirrohim, rapat paripurna ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Mazlan saat membuka rapat.
Selanjutnya penyampaian Ketua Bamperda DPRD Kabupaten Tebo, Mursalin. Mursalin mengatakan selama ini pembahasan Ranperda bersama Kabag Hukum Setda Kabupaten Tebo dan para OPD terkait berjalan dengan lancar.
“Kita bekerja keras dan saling bersinergi untuk menyelesaikan Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda,” katanya.
Kemudian penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tebo oleh Waka II Syamsu Rizal atau akrab disapa Bang Iday.
Iday mengatakan, pada dasarnya semua fraksi di DPRD Kabupaten Tebo menyetujui terhadap nota pengantar Ranperda Kabupaten Tebo, tentang APBD tahun anggaran 2022 dan 9 Ranperda kabupaten Tebo tahun 2021 menjadi Perda.
“Tujuh fraksi menyetujuinya tapi semuanya dengan catatan,” kata Iday.
Iday melanjutkan, seperti fraksi Nasdem memberikan catatan, yakni untuk pelaksanaan APBD Kabupaten Tebo tahun anggaran 2022 lebih ditingkatkan lagi di setiap sektor. Misalnya data BPS menyebutkan Pemda Tebo telah berhasil menekan angka kemiskinan selama tahun 2016-2021. Pada tahun 2019 mencapai 6,47%, dan tahun 2020 mencapai 6,26%. Jika melihat dari angka gini ratio 0,28% artinya masyarakat Tebo berada pada ketimpangan yang rendah.
“Kami berharap pada tahun 2022 Pemkab Tebo lebih serius lagi untuk meminimalisir terkait kesenjangan ini dengan membuka lapangan usaha dan memberikan bantuan modal kepada UMKM dan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan,” katanya.
Baca Juga : Bobol Rumah dan Curi 2 Unit Motor, Residivis Kambuhan Dibekuk Polisi
Selain itu pada bidang infrastruktur, banyaknya pergeseran anggaran yang semula dari kegiatan subyek A ke subyek B akan sangat mempengaruhi postur pencapaian Tebo tuntas 2022. Pemkab Tebo harus agar cermat dalam mengambil kebijakan untuk menutupi kelemahan tersebut dengan cara, misalnya pemerataan pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada setiap kecamatan yang notabennya adalah hutang masyarakat Kabupaten Tebo yang dibayarkan melalui APBD meskipun dipotong dari dana transfer pusat.
“Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Tebo mendorong semoga ini terlaksana dengan mengedepankan azas keadilan di setiap kecamatan dan desa se-Kecamatan Tebo,” bunyi catatan dari fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Tebo tersebut.
Pada bidang kesehatan, fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Tebo mempertanyakan mengapa masyarakat Tebo lebih memilih berobat ke rumah sakit lain ketimbang ke rumah sakit di Tebo, misalnya pasien dengan tindakan berat atau operasi. Fraksi Nasdem berharap mesti ada perubahan yang cepat dalam rangka pelayanan kesehatan di Tebo ini.
“Kami juga mendorong fasilitas kesehatan ditingkatkan untuk dijadikan akreditasi, tetapi jangan lupa SDM nya ditingkatkan kualitasnya. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Tebo setiap tahunnya z sementara pelayanan belum terwujud dengan baik. Untuk itu kepada Bupati Tebo, kami minta segera ada perubahan pada restrukturisasi rumah sakit kita demi pelayanan kesehatan yang lebih baik,” katanya.
“Dengan mengucapkan Alhamdulillah, fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Tebo dapat menerima Ranperda tentang APBD tahun 2022 menjadi Perda. Kemudian sekaligus menerima 9 Ranperda Kabupaten Tebo tahun 2021 disetujui menjadi Perda dan mendukung sepenuhnya rencana pemekaran Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir menjadi Desa Kemantan dan Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah menjadi tiga kelurahan,” tambahnya.
Sementara itu Bupati Tebo dalam rapat paripurna tersebut mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Tebo yang telah berkerja keras guna membahas tentang APBD tahun anggaran 2022 dan 9 Ranperda kabupaten Tebo tahun 2021 dan
penyampaian nota pengantar 6 rancangan peraturan daerah kabupaten Tebo tahun 2021.
“Ini rapat paripurna kami yang terakhir bersama Wabup. Hal ini karena sebentar lagi jabatan kami akan berakhir. Terima kasih banyak kepada DPRD Kabupaten Tebo atas sinergitas selama ini dalam membangun Kabupaten Tebo,” katanya.
Ia melanjutkan, apa yang menjadi catatan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tebo itu menjadi tindakan selanjutnya.
“Hal ini kondisi ekonomi nasional dan daerah dilanda oleh pandemi Covid-19. Banyak kebijakan yang mengalami perubahan dan pemangkasan anggaran atau refokusing untuk penanganan Covid-19,” ungkapnya. (Dik)
