Ungkap.co.id – Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan data dan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2020 kepada DPRD Kota Bogor dalam rapat paripurna DPRD Kota Bogor, di Jalan Pemuda, Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (31/3/2021).
“Tadi saya sampaikan data dan dokumennya, nanti akan ada pembahasan dan masih berproses. Kita berharap bisa bersama-sama mengevaluasi karena targetnya itu. 2020 ini apa yang perlu dievaluasi dan apa yang perlu dikuatkan, ke depan akan diproses seperti itu,” kata Bima Arya.
Di hadapan anggota DPRD Kota Bogor dan perangkat daerah yang mengikuti secara virtual, Bima Arya menjelaskan tahun 2020 adalah tahun yang berat.
Sejak dirinya terkonfirmasi sebagai pasien 001 Covid-19 di Kota Bogor pada 19 Maret hingga 31 Desember 2020 terhitung ada 5 ribu lebih warga terpapar Covid-19.
Baca Juga : Lestarikan Kearifan Lokal, Pemdus Tenam Bersama Masyarakat Goro Bersihkan TPU
Survei menyebutkan, akibat dari pandemi ini, 77% warga penghasilannya berkurang, 37% di PHK dan 19% warga harus menjual asetnya untuk bertahan hidup.
Beberapa kebijakan yang telah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama pihak lain lakukan untuk mengendalikan dampak ini, diantaranya Bansos untuk 90 ribu warga miskin sejumlah Rp44 miliar, Bantuan Iuran BPJS untuk 200 ribu warga senilai Rp90 miliar dari APBD Kota dan Jabar, Wifi gratis untuk sekolah daring di 797 titik senilai Rp6 miliar, Insentif 797 RW Siaga senilai Rp2,3 miliar, Pengembangan wisata alam Mulyaharja senilai Rp2,3 miliar.
Ikhtiar untuk selalu berinovasi dalam pelayanan publik tetap dilaksanakan jajaran Pemkot Bogor hingga mampu meraih 33 penghargaan, diantaranya kota paling inovatif di Indonesia dan empat kali berturut-turut WTP dari BPK.
Baca Juga : Brimob Bersenjata Lengkap Siaga di Mall dan Tempat Ibadah di Jambi
SAKIP dengan predikat BB atau sangat baik, Juara 1 Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru, Produktif dan Aman Covid-19, Perencanaan Pembangunan Terbaik Tingkat Jawa Barat, Juara 1 P2WKSS dan PKK Se-Jawa Barat, Pemda Terbaik Dalam Pembangunan Kepemudaan Tingkat Jawa Barat.
“Untuk PAD Kota Bogor mencapai 117% dari target atau meningkat 13% dibandingkan tahun sebelumnya sehingga pendapatan tahun 2020 mencapai Rp2,4 triliun.
“Sedangkan realisasi belanja sebesar 89% atau 1% lebih rendah dibandingkan tahun kemarin, hal ini karena efisiensi anggaran perjalanan dinas dan makan minum rapat sebab pertemuan yang dilaksanakan secara online serta BTT yang sepenuhnya tidak terserap,” jelasnya. (Sukriati/S Hartono)
