Menurut sumber terpercaya, jumlah defisit anggaran Kabupaten Bungo tahun 2019 berkisar 237 Miliar. SiLPA dari hasil audit adalah sebesar 64 Miliar lebih, dengan rincian :
Silpa mengikat (dana sertifikasi guru, DAK, dll) sebesar 44 Miliar lebih, termasuk sertifikasi guru Tri Wulan 3 sebesar 4 Miliar dan Silpa murni sekitar 20 Miliar.
Jadi defisit 2019 yang menjadi hutang di tahun 2020 adalah 177 Miliar.
Kemampuan APBD Bungo hanya 1.3 Triliun. Untuk memperbesar jumlah APBD dimasukkan dana khusus yang sebenarnya harus langsung ke rekening penerima seperti dana BOS, sertifikasi guru dan dana desa. Sehingga APBD Bungo 2020 dengan jumlah 1,8 Triliun terkesan dipaksakan.
“Info terakhir ada rasionalisasi sehingga menjadi 1,6 Triliun.
Defisit semakin bertambah karena pembiayaan Pilkada dan adanya Covid-19 sehingga defisit diperkirakan sampai 400 Miliyar,” jelasnya.
“Sesuai PMK 125/PMK.07/ 2019, batas maksimal defisit dengan katagori sangat tinggi adalah 4,5% dari total APBD yaitu sekitar 60 Miliyar. Kalau tunda bayar sebanyak 177 Miliar dan defisit tahun 2020 yang mencapai ratusan Milyar, berarti ini sudah tarap bahaya,” pungkasnya.
Saat beberapa kali akan dikonfirmasi ke pihak BPKAD Kabupaten Bungo, sayangnya Kepala dan Sekretaris BPKAD Bungo selalu tidak ada di ruang kerjanya. Begitu juga saat dihubungi via telpon tidak pernah mendapat respon.
“Dak tau kemana pak Kaban dan Sekban, diruangannya kosong,” ujar staf BPKAD Bungo saat dimintai keterangan. (TMC)
