Ungkap.co.id – Rapat anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dalam keterangannya meminta agar pihak manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol diberikan sanksi.
Hal itu dikatakannya dalam Rapat Kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta tersebut, bahwa manajemen Ancol harus diberi sanksi.
“Harusnya memang ada punhismen. Kami saja ada punhismen ya dari rakyat maupun dari partai,” kata Gilbert.
Apalagi kata Gilbert, jajaran manajemen Ancol inikan dapat gaji yang cukup besar sehingga perlu diberikan sanksi atas kinerja mereka.
“Masak ada pihak atau oknum pekerja Ancol yang begini tidak ada punhismen, enak banget katanya, gajinya saja ratusan juta,” katanya.
Politikus PDIP inipun menilai bahwa memang perlu diadakan tindakan terhadap Badan Pembina Usaha Milik Daerah (BPBUMD).
Baca Juga : Desa Mandiangin Tuo Terancam Masuk Sungai Tembesi
Gilbert menilai bahwa manajemen Ancol kurang terbuka, termasuk kekisruhan yang terjadi di internal manajemen Ancol itu sendiri. Tetapi Gilbert tidak merinci hukuman apa saja yang layak diberikan kepada pihak manajemen Ancol tersebut.
Kemudian Gilbert menyarankan untuk membuka open tender terhadap proyek-proyek yang mangkrak di Ancol agar mendapatkan perusahaan yang lebih baik untuk mengelola areal-areal yang digunakan oleh para perusahaan partner/mitra.
Politisi PKB Hasbiallah juga menyoroti mahalnya penyewaan lahan Ancol. “Kita ingin semua itu transparan,” ujarnya.
Pada rapat tersebut juga dihadiri oleh Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Winarto yang menyebutkan secara blak blakan bahwa memang ada proyek mangkrak di Ancol. (Sur/red)
