Cegah Gangguan Kamtibmas saat Inflasi Tinggi, Polda Jambi Gelar Rapat

Inflasi di Provinsi Jambi
Cegah terjadinya gangguan Kamtibmas saat kenaikan inflasi Provinsi Jambi, Kapolda Jambi Irjen Pol A. Rachmad Wibowo menggelar rapat internal bersama Sekertaris Daerah Jambi dan pimpinan kabupaten/Kota Jambi melalui zoom meeting pada Minggu, (4/9/22). Foto : Syah

Ungkap.co.id Cegah terjadinya gangguan Kamtibmas saat kenaikan inflasi Provinsi Jambi, Kapolda Jambi Irjen Pol A. Rachmad Wibowo menggelar rapat internal bersama Sekertaris Daerah Jambi dan pimpinan kabupaten/Kota Jambi melalui zoom meeting pada Minggu, (4/9/22).


Pada pelaksanaan rapat tersebut diikuti oleh Sekda Prov. Jambi H. Sudirman, para Bupati Se-Provinsi Jambi, Pejabat Utama Polda Jambi, para Dandim jajaran Korem 042/Gapu, para Kapolres/ta jajaran Polda Jambi, Kesbangpol Kab/kota se-Provinsi Jambi dan perwakilan kelompok mahasiswa Cipayung.

Bacaan Lainnya

Kapolda Jambi Irjen Pol A. Rachmad Wibowo melalui Kabid Humas Kombes Pol Mulia Prianto menyebutkan, pelaksanaan rapat tersebut diselenggarakan oleh Kapolda Jambi guna berkoordinasi terkait adanya inflasi dan kenaikan BBM serta memberikan arahan terkait langkah-langkah penanganan jika terjadi gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Provinsi Jambi.

“Pada rapat tersebut Kapolda Jambi menyampaikan kepada seluruh pimpinan Pemerintah Daerah, Kapolres dan Dandim untuk dapat bersama-sama membantu memitigasi permasalahan kenaikan BBM yang menyebabkan kenaikan inflasi terutama di Provinsi Jambi,” kata Mulia.


Baca Juga : Harga Barang Melambung Tinggi, Bupati Bungo Duga Ada Permainan Pedagang

Lebih lengkap dijelaskannya, Kapolda Jambi memberikan beberapa rekomendasi terkait penanganan kenaikan harga BBM yaitu, 1) Pemerintah Provinsi Jambi segera memutuskan pelaksanaan operasi pasar dengan menentukan HET (melalui Surat Edaran), kemudian melakukan kerjasama dengan Badan Pangan Nasional serta Bulog, 2) Pemerintah diharapkan mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh pengelola SPBU untuk tidak menjual BBM bersubsidi secara langsir yang berpotensi disalahgunakan

“Ketiga, Kapolda berharap pemerintah daerah melalui kepala desa/lurah dapat mengeluarkan surat pengantar kepada masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Keempat, kepada para Kapolres/Ta dan Dandim se-Provinsi Jambi bersama Kesbangpol berkoordinasi dan audensi bersama kelompok elemen masyarakat yang menolak penyesuaian harga BBM bersubsidi,” jelasnya.

Lanjutnya, jika ada unjuk rasa dari mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya agar diterima, supaya tidak ada benturan. Polri akan hadir untuk menjaga keselamatan, keamanan selama terjadinya unjuk rasa.

Baca Juga : Harga Cabai Sudah Lama Mahal, Pemkab Bungo Baru Mulai Gerakan Tanam Cabai

“Saat unjuk rasa tetap kondusif, lakukan langkah preemtif dan preventive. Langkah preemtif dengan cara berkoordinasi dan langkah preventive melakukan mitigasi. Diharapkan dengan begitu dapat sama-sama memahami dalam rangka transpantrasi penanganan inflasi,” ujarnya.

Ditambahkan Mulia, pada rapat tersebut juga disampaikan oleh Sekda Provinsi Jambi bahwa pihak pemerintah akan mengeluarkan surat untuk Kota Jambi, Bungo dan Provinsi Jambi untuk membeli beras premium dan medium dalam rangka mendobrak agar tidak terjadi inflasi kembali.

“Pemprov Jambi juga akan mengalokasikan dana sebesar Rp100 juta yang akan didistribusikan ke desa/kelurahan, dan akan dibuatkan surat penanganan untuk kemiskinan. Kemudian juga ada khusus untuk 164 kelurahan yang dialokasikan dana Rp100 juta, untuk ketentuan 50% inflasi, 50% kemiskinan, dalam rangka penanganan inflasi,” urainya. (Irwansyah)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *