Ungkap.co.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Bidang Intelijen dan Pendampingan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejati Jambi berhasil mendampingi Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi, serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI Jambi dalam menuntaskan tahapan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Kolam Retensi Kajang Lako.
Penuntasan tahapan pengadaan tanah terhadap 27 bidang lahan di kawasan sempadan sungai tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung percepatan pembangunan Kolam Retensi Kajang Lako.
Infrastruktur ini merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Kota Jambi sekaligus mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dengan selesainya tahapan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian, diharapkan proses administrasi dan pembayaran ganti kerugian dapat segera dirampungkan sehingga pekerjaan fisik pembangunan kolam retensi dapat berjalan sesuai rencana dan ditargetkan selesai pada Desember 2026.
Asisten Intelijen Kejati Jambi, Dr. Muhammad Husaini, menegaskan bahwa revitalisasi drainase Sungai Asam dan pembangunan Kolam Retensi Kajang Lako merupakan proyek strategis yang memiliki peran penting dalam mengatasi persoalan banjir di Kota Jambi. Oleh karena itu, seluruh tahapan pelaksanaannya perlu mendapat dukungan dan dikawal agar dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, Kejati Jambi telah memberikan pendampingan hukum terhadap proyek tersebut sejak beberapa tahun terakhir. Pendampingan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pembangunan, khususnya proses pengadaan tanah, berjalan sesuai peraturan perundang-undangan serta meminimalkan potensi hambatan hukum.
Baca Juga : Kejati Jambi Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Jalan Pelabuhan Ujung Jabung
“Sejak beberapa tahun terakhir, Kejati Jambi telah melakukan pendampingan hukum terhadap proyek ini. Salah satu kendala yang kerap dihadapi dalam pembangunan infrastruktur adalah persoalan pengadaan tanah dan proses ganti kerugian. Alhamdulillah, tahapan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian terhadap 27 bidang tanah untuk pembangunan Kolam Retensi Kajang Lako telah dituntaskan,” ungkap Muhammad Husaini.
Ia menjelaskan, pendampingan Kejati Jambi bersama BPN Kota Jambi dalam proses musyawarah tersebut merupakan tahapan lanjutan setelah dilaksanakannya penilaian terhadap bidang-bidang tanah terdampak oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Tahapan ini menjadi bagian penting untuk memastikan proses pengadaan tanah berlangsung secara transparan, tertib, dan sesuai ketentuan.
Kejati Jambi juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat pemilik lahan yang telah memberikan dukungan dan kerja sama, serta seluruh pihak yang tergabung dalam tim pelaksanaan pengadaan tanah. Sinergi dan kolaborasi tersebut menjadi faktor penting dalam memperlancar proses pembebasan lahan, khususnya di kawasan sempadan sungai.
“Proyek strategis ini tidak boleh terhambat karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Kami berharap seluruh tahapan dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan Kolam Retensi Kajang Lako dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata, terutama dalam mengurangi risiko banjir di Kota Jambi,” tegasnya.
Keberhasilan menuntaskan tahapan musyawarah pengadaan tanah ini menjadi wujud sinergi antara Kejati Jambi, Pemkot Jambi, BPN Kota Jambi, BWS Sumatera VI Jambi, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kepentingan publik.
Melalui pendampingan hukum dan pengamanan pembangunan strategis, Kejati Jambi berkomitmen untuk terus mendukung percepatan pembangunan dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik demi terwujudnya pembangunan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (*/Syah)
