Ungkap.co.id – Polda Jambi menggelar konferensi pers terkait hasil KRYD (Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan) penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah hukum Polda Jambi, Jumat (20/11/2026).
Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Drs. Widodo didampingi Dirreskrimum Kombes Pol. Jimmy Christian Samma, dan Kabid Humas Kombes Pol. Erlan Munaji.
Kapolda Jambi menjelaskan, selama periode Januari hingga 19 November 2026, Polda Jambi dan Polres jajaran telah menangani sebanyak 4 kasus TPPO dengan jumlah 7 orang korban yang seluruhnya merupakan anak-anak, serta 5 orang tersangka yang seluruhnya merupakan orang dewasa.
“Saat ini, seluruh perkara tersebut masih dalam proses penyidikan,” katanya.
Lanjutnya, adapun rincian pengungkapan kasus tersebut, yakni Ditreskrimum Polda Jambi menangani satu kasus dugaan penjualan bayi dengan satu korban anak dan satu tersangka. Selanjutnya, Polresta Jambi menangani satu kasus dugaan prostitusi dengan satu korban anak berusia 17 tahun dan satu tersangka.
Baca Juga : Minyak Dicuri dan Dijual ke Dumai, Pertamina Jambi Rugi Rp7 Miliar
Sementara itu, Polres Bungo menangani dua kasus dugaan prostitusi dengan total lima korban anak-anak dan tiga orang tersangka.
“Dalam penanganan perkara tersebut, para tersangka dijerat dengan ketentuan pasal sesuai perbuatan yang dilakukan, di antaranya Pasal 454 ayat (1) terkait tindak pidana melarikan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun, serta Pasal 455 ayat (1) terkait tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana penjara 3 hingga 15 tahun,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa Polda Jambi tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk praktik perdagangan orang, terlebih apabila anak-anak menjadi sasaran eksploitasi.
“Kami tidak akan memberikan ruang bagi praktik TPPO di wilayah hukum Polda Jambi. Terlebih, dalam pengungkapan kali ini seluruh korban merupakan anak-anak yang menjadi kelompok rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi. Kami akan menindak tegas setiap pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.




