Ungkap.co.id – Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno H. Siregar, menerima kunjungan audiensi dari jajaran Kanwil Ditjen Imipas Jambi. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kapolda Jambi pada pukul 10.00 WIB Jumat (13/6/2025).
Audiensi ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika serta pengawasan terhadap keberadaan orang asing (OA) di Provinsi Jambi.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir mendampingi Kapolda Jambi sejumlah Pejabat Utama (PJU), di antaranya Karo Ops Kombes Pol M. Edi Faryadi, Dirintelkam Kombes Pol Hendri Hotuguan Siregar, Diresnarkoba Kombes Pol Ernesto Saiser.
Sementara itu, delegasi dari Kanwil Ditjen Pas Jambi turut dihadiri oleh Hidayat (Kepala Kanwil Ditjen Pas Jambi), Batara Hutasoit (Kalapas Kelas IIA Jambi), Dwi Santoso (Kabapas Kelas I Jambi), Joni Rumagit (Kabid Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Imigrasi Jambi), Habiburrahman (Kabag TU dan Umum Kanwil Ditjen Imigrasi Jambi).
Baca Juga : Pimpin Apel Pergeseran Pasukan, Kapolda Jambi ke Personel: Jangan Ada Pelanggaran
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jambi menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara Polda Jambi dan instansi Kemenkumham, khususnya dalam penanganan isu-isu strategis.
“Mari kita bersama-sama membangun kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan narkotika di wilayah Jambi, terutama di lingkungan lembaga pemasyarakatan,” ujar Krisno.
Selain fokus pada isu narkotika, pertemuan juga membahas pentingnya kerja sama pengawasan terhadap perlintasan orang asing di Provinsi Jambi. Kapolda menekankan perlunya langkah antisipatif terhadap potensi gangguan keamanan maupun pelanggaran hukum oleh warga negara asing.
“Silaturahmi ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar-lembaga. Kita harus terus berkolaborasi, serius, dan fokus menjaga keamanan masyarakat Jambi,” pungkasnya.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjaga komunikasi aktif, memperkuat sistem pengawasan, dan mendukung upaya penegakan hukum secara integratif di wilayah Jambi. (*/Syah)
