Ungkap.co.id – Polda Jambi akan mengawal aturan pemerintah soal BBM subsidi agar tepat sasaran. Ini menyusul dikeluarkannya surat edaran (SE) Gubernur Jambi nomor 1165/Dishub-3.1/V/2022 tanggal 17 Mei 2022, tentang penggunaan kendaraan bermotor untuk kegiatan pengangkutan mineral dan batu bara di Provinsi Jambi.
Kapolda Jambi Irjen Pol A Rachmad Wibowo, melalui Kabid Humas Kombes Pol Mulia Prianto mengatakan, aturan pemerintah sudah tegas soal BBM bagi usaha pertambangan. Badan usaha pertambangan dilarang membeli BBM solar subsidi.
“Aturan ini menindaklanjuti SE ESDM Nomor 4 tanggal 9 April 2022 kemudian dikeluarkan SE Gubernur Jambi. Jadi jelas sudah, truk batu bara tidak boleh beli solar subsidi, harus pakai solar industri,” tegasnya, Rabu (18/5/2022).
Dengan aturan ini, bagi pemilik maupun pengelola SPBU, diminta tidak lagi mengisi BBM subsidi ke truk muatan batu bara.
Baca Juga : Soal Truk Batu Bara: Jika Tak Ikut PP 30 2021, Maka akan Kacau Urusan Lalu Lintas
Surat Edaran Gubernur Jambi tentang Aturan Pelarangan BBM Subsidi
Dalam rangka menindaklanjuti Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : 4.E/MB.01/DJB/S/2022 tentang pengunaan kendaraan bermotor untuk kegiataan pengangkutan mineral dan batu bara dan nomor : 6.E/MB.05/DJB/B/2022 tentang penataan dan pengaturan lalu lintas angkutan batu bara, selanjutnya guna untuk penataan dan pengaturan lalu lintas kendaraan batu bara di Provinsi Jambi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pemegang IUP, PKP2B, IUJP dan IPP, yang mana dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan mineral dan/atau batu bara wajib menggunakan kendaraan bermotor yang tidak menggunakan BBM bersubsidi dengan status kendaraan bermotor milik badan usaha pertambangan sendiri atau transportasi yang berbadan hukum;
2. Badan usaha pertambangan/pemegang IUP wajib berkontrak/kerjasama dengan pengusaha angkutan/transportir yang berbadan hukum dan wajib melengkapi dengan nomor lambung pada setiap kendaraan sebagai salah satu persyaratan dalam kontrak/kerjasama;
Baca Juga : Langgar Jam Operasional, Belasan Truk Batu Bara Ditindak Polisi
3.Badan usaha pemegang IUP dan pengusaha angkutan/transportir yang memiliki kendaraan yang ber TNKB luar polisi Jambi, wajib dimutasikan kewilayah Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam peraturan Gubernur Jambi, Nomor :16 Tahun 2012 Pasal 4 Ayat 9;
4.Badan usaha pemegang IUP, OP, PKP2B, IPP dan IUJP komiditas batu bara wajib untuk tidak mengoperasikan kendaraan batu bara keluar dari lokasi tambang atau berada di jalan umum sebelum pukul 18.00 WIB;
5. Badan usaha pemegang IUP, PKP2B dan IUJP wajib untuk mematuhi surat edaran Gubernur ini dan jika terjadi pelanggaran akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. (Irwansyah)
