Ungkap.co.id – Penambahan kasus Covid-19 di Kota Bogor tengah mengalami lonjakan sejak 14 sampai 23 Januari dengan total penambahan 43 kasus. Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto meminta agar warga Kota Bogor waspada masuknya varian omicron dengan terjadinya lonjakan kasus ini.
Atang menyampaikan, berdasarkan laporan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor terdapat tiga klaster penyebaran kasus, yakni klaster keluarga sebesar 51,52 persen, aktivitas perjalanan luar kota sebesar 33,33 persen dan non klaster atau tidak ada riwayat kontak dengan kasus positif dan merasa tidak bepergian sebanyak 13,13 persen.
“Jika dilihat dari paparan Kadinkes, penularan paling banyak melalui transmisi kendaran umum dan yang terpapar adalah usia produktif atau usia muda. Untuk itu, kita perlu menguatkan penerapan prokes pada kendaraan umum dan para pemuda Kota Bogor dalam menjalankan aktivitasnya,” ujar Atang setelah melakukan rapat kordinasi (Rakor) Forkopimda, Senin (24/1).
Meski belum terdeteksi adanya varian Omicron di Kota Bogor, yang disebabkan belum keluarnya hasil tes Whole Genome Sequencing (WGS) terhadap lima kasus oleh Dinkes Kota Bogor. Atang, tetap meminta agar RW Siaga dan tim Satgas Kota Bogor meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.
“Bisa kita pahami dalam 3 bulan terakhir ini situasinya sangat menggembirakan. Semua aktivitas berjalan dengan intensitas tinggi. Masyarakat, anak muda, dan usia produktif berkumpul. Tempat-tempat umum ramai. Fasilitas ataupun tempat publik bisa tetap beroperasi seperti biasa, namun pelaksanaan prokes harus dilaksanakan,” saran Atang.
Lebih lanjut, Atang juga meminta agar Pemkot Bogor melakukan penyebaran informasi terkait Covid-19 varian Omicron kepada seluruh masyarakat. Hal ini diharapkan mampu membuat masyarakat lebih sadar dan kembali waspada, dengan tetap menjalankan aktivitas secara biasa.
“Pengalaman dua tahun, menurut saya membuat tim satgas Kota Bogor bisa memahami SOP dan siap mengambil langkah-langkah taktis. Empat kata kunci, penyampaian informasi yang benar, kewaspadaan, pengawasan ketat terhadap sumber transmisi terbanyak, dan penyiapan sarana medis. Khusus untuk informasi, penyebarannya harus jelas dengan bahasa yang sederhana tapi pesannya ditangkap,” ujar Atang.
Siaga Penanganan Kesehatan
Baca Juga : BPK RI Audit Laporan Keuangan Polda Jambi Selama 10 Hari
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar meminta agar Pemerintah Kota Bogor mengencangkan persiapan dan kewaspadaan di bidang kesehatan untuk mengantisipasi naiknya omicron di Kota Bogor. Dia meminta Dinkes Kota Bogor melakukan deteksi dini terhadap penyebaran varian Omicron, dengan melakukan pengadaan alat GWS jika diperlukan.
“Bisa atau tidaknya terdeteksi varian omicron masuk Kota Bogor adalah dengan adanya pemeriksaan yang masif. Nah ini yang kami harapkan dari Dinkes melakukan pengecekan sejak dini, kalau perlu lakukan pengadaan barang untuk alat mengecek, sehingga kita bisa mendeteksi secara mandiri,” ujar Karnain.
Sedangkan, untuk pihak rumah sakit, Karnain berpesan agar menyiapkan skenario terburuk dengan melonjaknya pasien yang perlu dirawat inap. Sehingga saat adanya peningkatan kasus, pihak RS sudah menyiapkan ruang isolasi dan perawatan, dengan sumber daya manusia yang memadai.
“Pengalaman gelombang kedua harus kita jadikan pelajaran bahwa kita harus selalu siap dengan situasi terburuk. Kesiapsiagaan RS Lapangan di GOR Padjajaran juga harus disiagakan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan laporan Dinkes Kota Bogor, berdasarkan data per 17 sampai 23 Januari 2022, menunjukkan jumlah kasus positif naik 1.000 persen dibanding pekan lalu, dari 9 menjadi 99 kasus. Jumlah kasus sembuh turun 50 persen dibanding pekan lalu, dari 6 menjadi 3 kasus. Jumlah kematian naik dari 0 menjadi 3 dibanding pekan lalu.
Sementara, jumlah kasus aktif (masih sakit) naik dibanding pekan lalu dari 10 menjadi 103 kasus, angka kesembuhan turun dibanding pekan lalu dari 98,58 persen menjadi 98,32 persen, Case Fatality Rate (CFR) masih sama pekan lalu, dari 1,40 persen dan persentase kasus aktif (masih sakit) naik dari 0,03 persen menjadi 0,27 persen. (S Hartono)
