Ungkap.co.id – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI yang merupakan badan baru yang dibentuk oleh DPR RI untuk secara khusus menerima segala aspirasi masyarakat.
BAM pagi ini menerima perwakilan aliansi masyarakat Provinsi Jambi yang beberapa bulan terakhir melakukan aksi demonstrasi di Jambi.
Dalam pertemuan resmi ini perwakilan gerakan aliansi masyarakat menyampaikan point – point tuntutan mereka dalam manifesto 17+8.
Namun secara khusus perwakilan Aliansi ini meminta 8 anggota DPR RI Dapil Jambi untuk ke depan memberikan atensi khusus dalam hal berdialog secara rutin dengan aliansi masyarakat, BEM, OKP, LSM, dan lainnya.
Baca Juga : Kritik Tak Henti pada Gubernur Al Haris, Digitalisasi dan Masa Depan Ekonomi Jambi
Minimal dalam satu bulan satu kali perwakilan DPR RI Dapil Jambi melakukan pertemuan dan dialog untuk mendengar secara langsung keresahan masyarakat Provinsi Jambi.
Dalam dialoq ini point RUU Agraria menjadi sorotan khusus dari perwakilan aliansi. Mereka sebutkan RUU Agraria tidak masuk di Prolegnas namun harapan mereka jangan sampai kasus – kasus agraria yang terjadi di Provinsi Jambi lalai dan Luput dari penindakan.
Ahmad Heryawan sebagai pimpinan BAM menyambut baik kehadiran para perwakilan aliansi dari Jambi. Ia merespon isu-isu yang diangkat baik nasional maupun di Jambi.
“Isu nasional seperti reformasi agraria, Satgas PKH, pengangkatan honorer, kawasan hutan, MBG, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Dilanjutkan H. Bakri selaku perwakilan DPR RI Dapil Jambi ikut merespon tuntutan perwakilan aliansi soal jalan batu bara, desa yang masuk dalam kawasan hutan, UMKM, transparansi informasi ke publik, dan kriminalisasi aktivis.
“Saya akan koordinasi dengan anggota DPR RI Dapil Jambi yang lain agar ke depan dibuatkan agenda Kusus untuk berdialoq dengan aliansi masyarakat.
Terakhir Ketua Dprd Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah mengatakan siap menjadi fasilitasi seluruh aspirasi dari semua stakeholder yang ada demi perbaikan dan kebersamaan ke depan. (Syah)
