DPRD Muaro Jambi Prihatin harga TBS Kelapa Sawit Terus Merosot

Yuli Setia Bakti Ketua DPRD Kabupaten Muarojambi. Foto : Syah

Ungkap.co.id – Meskipun kebijakan Exspor CPO sudah dicabut oleh pemerintah pusat, namun harga TBS tidak juga naik bahkan saat ini mencapai angka yang sangat tidak layak, yakni Rp.300/kg. Padahal sebelumnya harga TBS sempat mencapai harga Rp3700/kg. Info harga TBS ini disampaikan langsung oleh Yuli Setia Bakti Ketua DPRD Kabupaten Muarojambi, Sabtu (25/6/2022).

Hal ini berdasarkan dari hasil kroscek langsung Ketua DPRD ke para petani kelapa sawit swadaya Kabupaten Muarojambi. Petani kelapa sawit Kabupaten Muarojambi banyak yang memilih tidak memanen TBS mereka dan membiarkan TBS membusuk di atas batangnya.

Bacaan Lainnya

Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi ini juga mengungkapkan rasa kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang tidak berpihak kepada rakyat (petani kelapa sawit swadaya).

“Menyikapi masalah ini tidak cukup hanya dengan rasa prihatin saja terhadap nasib para petani kelapa sawit swadaya Kabupaten Muaro Jambi ini, ini sudah saatnya eksekutif bersama legislatif melihat dalam mencari solusi terbaik, mereka butuh itu,” ungkap Yuli

Lanjutnya, kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pusat itu bukan tanpa alasan, ini memang sudah terbukti kebijakan pemerintah pusat saat ini sudah jelas-jelas menyusahkan rakyat khususnya petani kelapa sawit swadaya saat ini.

“Dalam waktu dekat segera kita akan meminta ke pusat untuk mengambil kebijakan yang tidak merugikan petani. Karena kondisi seperti ini dibiarkan terus berlarut-larut, maka bisa gak makan petani sawit swadaya di kabupaten kita,” tegasnya.

Yuli menyebutkan bahwa untuk mencari solusi bagi para petani kelapa sawit Kabupaten Muarojambi supaya mereka tidak merasakan penderitaan yang lebih lama lagi, pihaknya dalam waktu dekat ini akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

“Saya sampai tak bisa tidur. Ini masalah yang serius. Ini masalah isi perut petani beserta keluarga mereka, secepatnya harga TBS harus segera ditingkatkan. Dalam hal ini kementerian pusat yang bisa mengatasinya, dan akan kita upayakan solusi terbaik. Namun sebelum itu, nanti saya akan terlebih dahulu ketemu bersama PJ bupati, juga instansi terkait, bahkan sama gubernur,” sebutnya. (Syah)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *