Ungkap.co.id – Ketua DPRD Bungo, Muhammad Adani dan anggota Komisi I menerima kedatangan ratusan tenaga honorer yang menggunakan pakaian dinas dari berbagai instansi di ruang Banggar DPRD setempat pada Selasa, 14 Januari 2025.
Kedatangan ratusan tenaga honorer menyampaikan tentang nilai tambahan dan formasi yang diambil tidak sesuai dengan bidang yang dikerjakan selama ini.
Ketua DPRD Bungo, Muhammad Adani mengatakan, menerima permintaan dari forum honorer terkait dengan perekrutan PPPK di Kabupaten Bungo beberapa waktu yang lalu. Pihaknya menerima keluhan tenaga honorer dalam tes PPPK tersebut.
“Tenaga honorer yang lama bekerja yang tidak lulus PPPK juga minta diperhatikan nasibnya,” kata dia.
“Pada intinya, kita terima keluhan dan permintaan tenaga honorer. Kita juga berkordinasi dengan semua pihak terkait aturan atau mekanismenya bagaimana. Selanjutnya kita akan coba bawa hasil rapat ini ke Kemenpan RB,” lanjutnya.
Baca Juga : DPRD Tebo Umumkan Penetapan Bupati dan Wabup Terpilih
Sebelumnya, Kaban BPSDM Kabupaten Bungo, R. Wahyu Sarjono mengatakan bahwa rapat dengan DPRD Bungo bersama para perwakilan tenaga non ASN, terkait kejelasan pasca seleksi PPPK.
Dijelaskan Wahyu, seleksi PPPK ini tidak ada pemberhentian masa, hanya nantinya ada penyesuaian -penyesuaian terhadap penugasan yang bersangkutan sesuai dengan informasi yang tersedia..
“Sesuai dengan peraturan Menpan, tidak ada pemberhentian masa. Hanya bagi peserta seleksi PPPK yang tidak lolos akan dijadian PPPK paruh waktu. Kita masih menunggu teknisnya bagaimana,” ujarnya.
Terkait ada kemungkinan perbedaan-perbedaan penilaian terhadap para peserta PPPK, Wahyu mengatakan bahwa itu kewenangan pusat bukan kewenangan daerah. Itu harus disampaikan ke Panselnas.
“Sedangkan untuk tenaga honorer yang tidak lulus PPPK, itu tidak bisa mendaftar lagi ke tahap dua. Kecuali kalau tidak lulus administrasi, itu bisa daftar,” ia memungkasi. (***)
