Ungkap.co.id – Dalam percepatan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi, Korem 042/Garuda Putih bersama unsur Forkompinda lainnya tengah melakukan persiapan dalam menangani wilayah yang kerap terjadinya kebakaran hutan.
Persiapan ini ditandai dengan dilakukannya Rapat Koordinasi Karhutla di ruang C4IRS Makorem 042/Gapu, Jumat (26/6/2020).
Rakor ini langsung dipimpin Danrem 042/Gapu Brigjen TNI M. Zilkifli didampingi Sekda Prov Jambi Sudirman dan diikuti Kapolda Jambi diwakili AKBP Hotman Tamba, Kadis Kehutanan Ahmad Bestari, Kalaksa BPBD Prov Jambi Bachyuni Deliansyah, Kurnia Ningsih dari BMKG Jambi.
Baca Juga : Maklumat Kapolda Jambi Terkait Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan
Dalam paparanya, Kasrem 042/Gapu, Letkol Arh Harry Sassono mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah menyiapkan 500 personel atau 5 SSK.
Dalam penanganan Karhutla tersebut juga harus menyiapkan lima langkah, salah satunya yakni strategi dengan mengutamakan pencegahan, patroli, kemudian dengan langkah strategi, sistim dan skill yang digunakan.
Kemudian, speed dan target juga menjadi faktor dalam penyelesaian dalam penanggulangan dalam penanganan Karhutla.
“Displin, patuh dan militan serta kompak dan bersama untuk menghadapi Karhutla. Pencegahan selalu diutamakan,” kata dia.
Selain itu juga, pembangunan resort juga dibutuhkan untuk percepatan penanggulangan Karhutla.
Sementara itu, Danrem 042/Gapu, Brigjen TNI M Zulkifli mengatakan, diperkirakan musim kemarau ini dimulai dari awal Juli hingga September mendatang.
“Kemungkinan Senin akan dilakukan peningkatan status kesiapsiagaan menjadi siaga darurat,” kata M Zulkifli.
Baca Juga : Kasrem 042 Gapu Hadiri Hari Anti Narkotika Internasional 2020
Selanjutnya, pihaknya juga akan melakukan apel siaga darurat dalam percepatan penangan Karhutla pada 2 Juli mendatang.
“Memang ada titik kecil api akibat Karhutla yang sudah terpantau. Tapi sekarang masih kita temukan hujan sehingga api tidak sempat membesar, lahan masih basah,” tambahnya.
Sedangkan untuk anggaran sendiri, Danrem mengatakan itu merupakan kebijakan Pemerintah Pusat nantinya.
“Selain itu juga dari Pemda maupun anggaran yang kita miliki sendiri,” pungkasnya. (Isy)
