Ungkap.co.id – DPRD Tebo menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan perwakilan tenaga honorer R2 dan R3 di lingkup Pemkab Tebo pada Senin, 10 Februari 2025.
Rapat dengan Komisi I DPRD Tebo itu setelah didatangi oleh ratusan tenaga honorer. Tenaga honorer meminta kejelasan nasib mereka. Selanjutnya untuk dijadikan PPPK penuh waktu dan kemudian meminta diperbanyak formasi dalam penerimaan PPPK nantinya.
Kepala BKPSDM Tebo, Erlynda menanggapi bahwa kendala utama yang dihadapi oleh Pemkab adalah terkait keterbatasan ataupun kemampuan anggaran.
“Gaji PPPK ini kan dikembalikan ke daerah. Sedangkan anggaran kita terbatas. Gimana mau bayar gajinya,” katanya.
Lanjut dia, bagi tenaga P3K yang sudah masuk data base itu sudah aman. Namun formasi terkait keterbatasan anggaran keuangan daerah juga menjadi kendala utama dalam menuntaskan P3K di Tebo.
Baca Juga : Dipimpin Mazlan, DPRD Tebo Gelar Paripurna Pergantian Wakil Ketua II
Di tempat yang sama, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tebo, Yusef Herman dan pihaknya akan memperjuangkan nasib tenaga honorer.
“Kita sudah mendengarkan permasalahan tenaga honorer di Tebo ini. Kita sudah tampung dan catat. Kita perjuangkan sampai ke Kemenpan RB,” ungkapnya. (***)
