Ungkap.co.id – Wakil ketua I DPRD Tebo, Aivandri, AB menerima sejumlah pengurus DPC APRI kabupaten Tebo untuk memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten Tebo agar bisa memberikan ruang para penambang melanjutkan aktivitasnya.
Menurut Wakil ketua I, Aivandri AB mengatakan saya menindaklanjuti surat APRI yang dilayangkan ke DPRD. Intinya meminta solusi kepada forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten Tebo yang difasilitasi oleh DPRD terkait pertambangan PETI menuju pertambangan rakyat.
”Hasil sharing hari ini mendorong pemerintah membuat regulasi menyangkut masa transisi dari PETI menuju wilayah penambangan rakyat. Hasil ini akan saya sampaikan akan berkoordinasi dengan ke pimpinan DPRD terkait surat yang disampaikan APRI,” kata Aivandri, Senin (23/8/2021).
Sementara ketua DPC APRI kabupaten Tebo, Sepriadi mengatakan sejauh ini dukungan pemerintah kabupaten sudah memberikan rekomendasi ke pemerintah pusat.
”Titik – titik yang diajukan untuk Wilayah pertambangan rakyat sudah diajukan oleh pemda. Cuman belum ditindaklanjuti kapan kepastian WPR itu turunnya dari Kementerian,” katanya.
Baca Juga : Catat! Rabu Besok Polres Tanjab Timur Gelar Vaksinasi Covid-19
Makanya, kedatangan kami ke DPRD kabupaten Tebo. Untuk mempertanyakan dan meminta solusi sebelum WPR ini turun. Apakah ada kebijakan atau solusi untuk para penambang yang menggantungkan hidup pada tambang rakyat dalam memulihkan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini.
” secara spesifik semua jenis pertambangan yang ada di Tebo ada beberapa jenis, seperi jenis tambang alusial, didarat dan aliran sungai. Dan semua ini diharapkan bisa diakomodir dengan ijin (IPR). Mustahil ada IPR tanpa WPR, ” katanya. (Dik)
