Waka I DPRD Kabupaten Tebo Hadiri Musrenbang di Kecamatan VII Koto

DPRD Kabupaten Tebo
Waka I DPRD Kabupaten Tebo, Aivandri AB (berbaju putih) saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo di Kecamatan VII Koto Tahun Anggaran 2024, Minggu (12/2/2023). Foto : Istimewa

Ungkap.co.id Waka I DPRD Kabupaten Tebo, Aivandri AB menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo di Kecamatan VII Koto Tahun Anggaran 2024, Minggu (12/2/2023).

Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Pj. Bupati Aspan, Camat VII Koto, para kepala OPD terkait, para kepala desa, dan tamu undangan lainnya.

Bacaan Lainnya

Waka I DPRD Kabupaten Tebo, Aivandri AB mengatakan, banyaknya usulan tidak serta merta menghasilkan program kerja yang tepat sasaran untuk kecamatan dan desa. Untuk itu ia menghadiri langsung Musrenbang ini.

“Belajar dari RPJMD yang telah lalu, banyaknya program yang tidak mencapai target dan tepat sasaran. Untuk itu saya ingin memastikan Musrenbang ini menghasilkan program kerja yang strategis yang bisa menumbuhkan potensi daerah,” ujarnya.

Baca Juga : Korban di Jambi Berjatuhan, Begini Cara Hindari Penipuan di WhatsApp

Kemudian, kata dia, setiap usulan akan diprioritaskan. Tentunya ditampung dan disaring terlebih dahulu. Mana yang menjadi skala prioritas dan mana yang kebutuhannya sangat mendesak bagi masyarakat.

“Setiap usulan pasti diproses sesuai mekanisme yang ada. Tentunya berdasarkan keterbatasan APBD Kabupaten Tebo,” ungkapnya.

Sementara itu Pj. Bupati Aspan menginginkan usulan yang diberikan oleh desa dan kecamatan harus selaras dengan program program setiap OPD. Oleh karena itu, desa diminta untuk mengetahui kebutuhan dan potensi yang ada di desanya masing-masing.

Baca Juga : Polresta Jambi Tangkap Seorang Pria Gunakan Sabu

Program OPD ini, dia melanjutkan, telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 yang telah disusun beberapa waktu lalu.

Ke depannya, Aspan mengharapkan usulan usulan yang diberikan nanti tidak hanya seputaran infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Namun bisa memanfaatkan program program dari OPD yang lain.

“Sebagai contoh program yang bisa dimanfaatkan masyarakat, yakni pembangunan akses komunikasi, bantuan sosial, pengembangan potensi olahraga, perkebunan dan pertanian serta program lainnya yang ditawarkan,” ia mengakhiri. (Dik)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *