Ia menyampaikan dampak dari illegal drilling ini sangat besar terhadap alam karena dapat menyebabkan tercemarnya air, tanah, udara dan kesehatan masyarakat.
Maka dari itu, setelah menutup sumur minyak ilegal pihaknya melakukan rehabilitasi awal dengan cara meratakan tanahnya agar bisa rehabilitasi kembali terhadap alam dan hijau kembali.
Baca Juga : Tim Gabungan Tutup 47 Sumur Minyak Ilegal di Muaro Jambi, Pelaku Tak Dapat Ditangkap
Ia menambahkan tidak hanya penegakan hukum, Polda Jambi dengan Pemda Batanghari, TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta SKK Migas dan Pertamina terus mendorong upaya mencari solusi permanen salah satunya yaitu dengan memberikan payung hukum terhadap pengelolaan sumur oleh masyarakat.
Sesuai dengan peraturan Migas yang ada, masyarakat diberikan peluang untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki Desa Bungku ini yakni berupa sumur minyak ini agar dikelola secara swadaya melalui BUMD, BUMN, dan koperasi maupun swasta.
“Upaya ini tidak bisa berdiri sendiri, masyarakat juga harus mendukung dan membantu upaya yang telah kita laksanakan,” tandasnya.
Baca Juga : Tutup 230 Sumur Minyak, Satgas Amankan 6 Pelaku Illegal Drilling di Bajubang
Sementara itu, Bupati Batanghari M. Fadhil Arief menyatakan potensi untuk menjadi pertambangan rakyat di Desa Bungku ini sangat besar.
Maka dari itu, Pemda Batanghari senantiasa mendorong agar sumur minyak ilegal ini menjadi pertambangan rakyat yang dipayungi dengan aturan hukum.
“Kita mendorong bersama pihak kepolisian, TNI dan kejaksaan kepada Kementerian ESDM agar pengelolaan ini menjadi pertambangan rakyat, tinggal bagaimana kita menunggu sambutan dari Pemerintah Pusat,” jelasnya. (Syah)
