Ungkap.co.id – Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bungo nomor perkara 173 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, Jumat (14/2/2025).
Pada sidang tersebut pihak pemohon menyampaikan beberapa laporan yang mereka nilai sebagai bentuk pelanggaran. Adapun pelanggaran yang disampaikan adalah pemilih yang belum memiliki KTP eloktronik.
Kemudian, pemohon juga mempermasalahkan pihak KPU tidak mau memberikan salinan daftar hadir saat pleno di tingkat Kecamatan dan juga tingkat Kabupaten.
“Pada saat pleno saksi kami tidak diberikan salinan absen. Makanya saksi kami tidak mau menandatangani,” ujar Rizki Kurnia saksi dari pemohon.
Selain itu, pihak termohon juga melaporkan dugaan pencoblosan surat suara calon 02 sebanyak 50 lembar pada TPS 06 Cadika, Kelurahan Rimbo Tengah. Kemudian pemohon juga menyampaikan adanya pengarahan pemilihan pada pemilih lansia.
Baca Juga : KPU Umumkan Jumiwan Aguza – Maidani Raih Suara Terbanyak di Pilkada Bungo
Pemohon juga melaporkan adanya pemilih yang sedang berada di dalam penjara dan luar negeri yang turut mencoblos. Selain itu pemohon juga mempermasalahkan tiga TPS di Dusun Tanjung Belit yang tidak ada suara dari calon 01.
Terkait adanya permasalahan yang dilaporkan ini, kemudian ketua mejelis hakim, Saldi Isra bertanya kepada pihak termohon yakni KPU Bungo.
“Termohon ketua KPU Bungo tolong jawab apa yang telah disampaikan oleh pihak pemohon ini apakah benar atau tidak,” ujar Saldi Isra.
Ketua KPU Bungo Armidis menjawab semua tuduhan yang disampaikan oleh pihak pemohon tersebut. Terkait absen, ketua KPU Bungo Armidis menjawab pihaknya sudah memperbolehkan saksi 01 saat di tingkat TPS.
“Waktu di TPS semua saksi sudah kami persilahkan untuk mengambil C 1 dan juga absen, makanya kami tidak lagi memberikannya saat rapat pleno tingkat Kecamatan dan Kabupaten yang mulia,” ujar Armidis.
Kemudian terkait adanya hak suara warga yang sedang dipenjara dan di luar negeri digunakan berdasarkan absen, Armidis menyebutkan bahwa itu hanya kesalahan tanda tangan pemilih lain.
“Pemilih yang bernama Home Sobri ada dua, satu memilih dan satu tidak memilih karena di luar negeri. Jadi dalam absen itu satu ditandatangani dan satunya lagi tidak,” ujar Armidis.
Baca Juga : Cek Kesiapan Personel Polres Bungo Amankan Pilkada, Wakapolda: Jaga Netralitas
Terkait pemilih yang sedang didalam penjara, Armidis menyebutkan yang bersangkutan memang tidak memilih, hanya saja terjadi kesalahan penandatangan absen.
“Terkait tiga TPS di dusun Tanjung Belit yang suara 01 tidak ada pemilihan divsana sudah berjalan sesuai prosedur. Dusun ini merupakan tanah kelahiran calon Bupati nomor urut dua,” jelasnya.
Terkait pengarahan pemilih lansia, kata pihak Termohon juga sudah sesuai prosedur. Karena lansia tersebut sudah tidak kuat dan tidak jelas, maka ia meminta kepada cucunya untuk memilih calon nomor dua.
Tentang adanya video pencoblosan di TPS 06 Cadika, majelas hakim meminta keterangan dari pihak Bawaslu Bungo tentang kejadian ini. Pihak Bawaslu menjawab kejadian ini tidak bisa dibuktikan.
“Bawaslu bersama Gakumdu sudah melakukan penyelidikan. Namun tidak terbukti. Seluruh saksi termasuk saksi 01 sudah kami periksa, tapi tidak ada yang melihat kejadian tersebut,” ujar Herik Parmando.
Baca Juga : Ketua DPRD Intruksikan Perbaikan Darurat saat Tinjau Kondisi Sarpras SDN 96 Kota Baru
Setelah mendengarkan keterangan dari pihak pemohon, termohon, dan juga pihak terkait, kemudian mejelis hakim menutup sidang.
Sidang akan kembali dilanjutkan pada Senin, 17 Februari dengan agenda yang sama. Diketahui Ketua Sidang MK Panel II Saldi Isra meminta pihak termohon menghadirkan 5 kotak suara.
Kata Saldi, kotak suara yang dimaksud adalah kotak Suara TPS 6 Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, kotak suara TPS 1, TPS 2 Kecamatan Mukomuko Bathin VII, TPS 1 Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dan TPS 1 Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan.
“Setelah majelis hakim berembuk kepada pihak pemohon dan pihak terkait menghadirkan 5 kotak atau suara TPS itu belum memiliki keyakinan untuk memutuskan sengketa yang didalilkan,” katanya. (***)
