Penutupan Ilegal Drilling, Kapolda Jambi Bantah Hanya Dipasang Police Line Saja

Ungkap.co.id – Tim Gabungan Polda Jambi, TNI, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dan pihak terkait melakukan penutupan sumur ilegal driling di dua kabupaten, yakni Kabupaten Batanghari dan Sarolangun yang terdata lebih kurang ada sekitar 2300 sumur. Terkait hal itu, Kapolda memastikan sumur-sumur ditutup secara permanen.

Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis AS mengatakan pihaknya serius melakukan penutupan sumur-sumur ilegal driling tersebut. Bahkan ia menegaskan penutupan secara permanen pun dilakukan. Agar tidak lagi dilakukan penanganan.

Bacaan Lainnya

“Kita permanenkan ada yang disemen dan ada yang kita rusak supaya tidak digunakan lagi, kalau berkativitas lagi tinggal kita tangkap,” katanya Rabu (4/12/2019).

Saat ditanya informasi yang beredar bawah Kepolisan dan tim gabungan hanya memasang garis polisi. Muchlis membantah hal itu. Menurutnya pihaknya menutup secara permanen.

“Secara permanen ga ada itu (red, police line),” ungkapnya.

Dia juga meminta kepada Pertamina untuk ikut serta dalam penutupan sumur ilegal tersebut. “Sekarang gak ada Pertamina kemarin-kemarin sibuk,” ucapnya.

Jendral bintang dua ini menyebutkan bahwa begitu banyak rintangan tim di dalam lokasi untuk melakukan penutupan. “Lokasi yang sulit di akses, jauh dari pemukiman warga,” tandasnya.

Terpisah Andrew selaku Pertamina EP Asset 1 Government & PR Assistant Manager mengatakan, tim tersebut tidak ada koordinasi dengan pihaknya.

“Tidak ada koordinasi dengan kita,” katanya, Senin (2/12/2019) lalu saat dikonfirmasi.

Terkait dengan penutupan tersebut menurutnya Pertamina mengambil sikat terbuka. Artinya jika dilibatkan akan turut serta dalam melaksanakannya.

“Kita bersifat terbuka,” ucapnya.

Saat ditegaskan berarti tidak harus koordinasi dengan Pertamina. Andrew menegaskan dalam hal ini pihaknya hanya mengikuti tim terpadu.

“Tapi sampai saat ini belum ada koordinasi dengan kita,” ungkapnya.

Dia menegaskan terkait dengan hal itu, tidak perlu koordinasi dengan pihaknya. Bisa saja koordinasi dengan pihak lainnya.

“Bisa ke ESDM bisa ke instansi itu,” sebutnya.

Saat ditanya terkait di Wilayah Kerja Pertamina (WKP) Perusahaan PT. Prakarsa Betung Meruwo Senami Jambi (PBMSJ), dia menegaskan perusahaan tersebut merupakan memiliki manegeman sendiri.

“Mereka punya menageman sendiri,” tutupnya. (Isy)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *