Oleh : Adean Teguh, S.T., S.H.
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi
Ungkap.co.id – Kembalinya mantan koruptor ke dunia politik adalah fenomena yang menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat dan menjadi topik perdebatan hangat di kalangan ahli hukum dan pengamat politik.
Dari perspektif hukum, isu ini melibatkan berbagai aspek seperti keadilan, integritas, aturan hukum, dan hak asasi manusia.
Artikel ini akan mengulas secara mendalam bagaimana kembalinya mantan koruptor ke dunia politik dapat dilihat dari perspektif hukum, mencakup prinsip keadilan, aturan hukum yang ada, dan implikasinya terhadap sistem hukum dan masyarakat.
1. Prinsip Keadilan
a. Rehabilitasi dan Hak untuk Memperbaiki Diri
Salah satu argumen utama yang mendukung kembalinya mantan koruptor ke dunia politik adalah prinsip rehabilitasi. Sistem hukum modern sering kali menekankan bahwa hukuman bukan hanya untuk memberikan sanksi, tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri dan reintegrasi ke dalam masyarakat.
Baca Juga : Indonesia Mengalami Degradasi Calon Pemimpin dan Konstitusi
Setelah menjalani hukuman mereka, mantan koruptor memiliki hak untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi kepada masyarakat, termasuk dalam ranah politik.
b. Keseimbangan Antara Hak dan Kepentingan Publik
Namun, prinsip keadilan juga harus mempertimbangkan kepentingan publik. Meskipun mantan koruptor memiliki hak untuk memperbaiki diri, hak ini harus diimbangi dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Publik memiliki hak untuk mendapatkan pemimpin yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itu, meskipun rehabilitasi penting, hak untuk kembali ke politik harus dievaluasi dengan cermat untuk memastikan bahwa kepentingan publik tidak terabaikan.
2. Aturan Hukum yang Ada
a. Undang-Undang dan Regulasi
Terkait di banyak negara, termasuk Indonesia, ada aturan hukum yang mengatur tentang hak politik mantan narapidana, termasuk mantan koruptor. Beberapa yurisdiksi memiliki undang-undang yang melarang mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik selama periode tertentu setelah mereka dibebaskan.
Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah mencantumkan ketentuan bahwa mantan narapidana korupsi dapat mencalonkan diri setelah lima tahun sejak mereka dibebaskan.
Baca Juga : Hadir di Jambi, BullyBully: Apa kesamaan antara Balita dan Pemimpin Dunia?
b. Kelemahan dan Celah Hukum
Namun, aturan hukum ini sering kali memiliki kelemahan dan celah yang dapat dimanfaatkan oleh mantan koruptor. Periode lima tahun mungkin tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan publik atau untuk memastikan bahwa mantan koruptor benar-benar telah berubah.
Selain itu, proses hukum yang panjang dan berbelit-belit sering kali memungkinkan mantan koruptor untuk menghindari konsekuensi penuh dari tindakan mereka. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengevaluasi dan memperbarui aturan hukum agar lebih efektif dalam mencegah kembalinya mantan koruptor ke dunia politik.
3. Implikasi terhadap Sistem Hukum
a. Erosi Kepercayaan terhadap Sistem Hukum
Kembalinya mantan koruptor ke dunia politik dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Masyarakat mungkin merasa bahwa sistem hukum tidak cukup kuat atau tidak berkomitmen untuk memberantas korupsi. Ketidakpercayaan ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap hukum dan mengurangi efektivitas upaya penegakan hukum secara keseluruhan.
b. Tantangan bagi Penegakan Hukum
Fenomena ini juga menimbulkan tantangan bagi penegakan hukum. Lembaga penegak hukum mungkin menghadapi tekanan politik dan sosial yang lebih besar dalam menindak kasus korupsi jika mantan koruptor tetap memiliki pengaruh politik yang signifikan.
Baca Juga : Bupati Tebo: Pemimpin Mencari Solusi dan Pimpinan hanya Bisa Merintah
Selain itu, adanya mantan koruptor dalam jabatan publik dapat menghambat kerja lembaga pengawas dan penegak hukum dalam upaya mereka untuk memastikan integritas dan transparansi dalam pemerintahan.
4. Hak Asasi Manusia
a. Hak Politik dan Partisipasi
Dari perspektif hak asasi manusia, setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Hak ini termasuk hak untuk mencalonkan diri dan dipilih dalam pemilihan umum.
Pembatasan terhadap hak politik mantan koruptor harus dilakukan dengan hati-hati dan proporsional untuk memastikan bahwa pembatasan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.
b. Proposionalitas Pembatasan Hak
Pembatasan terhadap hak politik mantan koruptor harus proporsional, artinya harus ada keseimbangan antara kepentingan umum untuk mencegah korupsi dan hak individu untuk berpartisipasi dalam politik.
Baca Juga : Keberhasilan Pemimpin Dimulai dari Keberhasilan Memimpin Keluarga
Pembatasan yang terlalu ketat mungkin melanggar hak asasi manusia, sementara pembatasan yang terlalu longgar mungkin tidak efektif dalam mencegah korupsi dan melindungi integritas sistem politik.
5. Langkah-Langkah Mengatasi Masalah
a. Reformasi Hukum dan Regulasi
Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan reformasi hukum dan regulasi yang lebih ketat. Undang-undang harus diperbarui untuk melarang mantan koruptor mencalonkan diri dalam jabatan publik untuk periode yang lebih panjang atau bahkan seumur hidup, tergantung pada tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan.
Reformasi ini harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa aturan ini diterapkan dengan konsisten. (***)
