Ungkap.co.id – Polda Jambi melaksanakan kegiatan Pembukaan Taklimat Awal Audit Kinerja Itwasda Polda Jambi Tahap II tahun anggaran 2025 dengan aspek pelaksanaan dan pengendalian di jajaran Polda Jambi. Kegiatan berlangsung pada Selasa (21/10/2025).
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Lantai 3 Gedung Siginjai Mapolda Jambi tersebut dibuka secara resmi oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar, serta dihadiri Wakapolda Brigjen Pol M. Mustaqim, Irwasda Kombes Pol Jannus P. Siregar, serta para Pejabat Utama Polda Jambi, dan seluruh Polres/ta jajaran melalui zoom meeting.
Dalam pengantarnya, Irwasda Polda Jambi Kombes Pol Jannus P. Siregar menjelaskan bahwa kegiatan audit kinerja merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas di lingkungan Polda Jambi.
“Audit kinerja ini adalah kegiatan rutin untuk meningkatkan kualitas kinerja kita dan bukan untuk mencari-cari kesalahan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, pelaksanaan audit tahap II ini akan berlangsung selama 27 hari, mencakup seluruh satuan kerja dan wilayah di jajaran Polda Jambi.
Baca Juga : Pengurus PWI Kabupaten Merangin Periode 2025-2028 Resmi Dilantik
Audit ini juga akan menindaklanjuti sejumlah temuan dari tahap sebelumnya serta menelaah berbagai laporan dan aduan masyarakat yang meningkat pada tahun 2025.
Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran fungsi pengawasan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
“Di era pemerintahan saat ini, tata kelola pemerintahan yang bersih adalah suatu keharusan. Fungsi pengawasan adalah bagian penting, dan Itwasda berperan vital dalam mendukung terwujudnya hal tersebut,” ujarnya.
Kriano juga menekankan bahwa audit kinerja berfungsi sebagai early warning system dalam pelaksanaan tugas kepolisian serta menjadi sarana kontrol agar program kerja berjalan sesuai rencana. Ia menambahkan, di era digital, media sosial perlu dimanfaatkan sebagai sarana pelayanan publik oleh Polri.
“Saya berharap kegiatan audit ini dapat menjadi momentum positif untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta penertiban aset dan perbaikan administrasi pertanggungjawaban keuangan guna menghadapi audit BPK RI,” tuturnya. (*/IR)
