Ungkap.co.id – Kapolda Jambi Irjen Pol Drs Firman Shantyabudi, M. Si pagi ini memimpin rapat Anev Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi di Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19 ruang rapat Kantor BPBD Provinsi Jambi, Telanaipura Kota Jambi, Sabtu (28/3/2020).
Rapat yang dimulai pada pukul 09.30 WIB tersebut dihadiri oleh Sekda Prov Jambi, Danrem 042/Gapu, kepala BPBD Jambi, Karo ops, Dir krimsus, Dir Krimum, kasat Brimob, Kabid Humas, Kabid Dokkes, Wadir Intelkam, Karumkit Bhayangkara, koordinator Bidang ( Kadiskes, Kadis Hub, Karo Humas, Kadis Sosial ).
Kapolda Jambi dalam arahannya menyampaikan bahwa pada hari ini bekerjasama sebagai gugus tugas dalam penanganan Covid-19 Provinsi Jambi. Untuk itu pihaknya perlu menyusun suatu rencana kegiatan yang terarah.
“Resiko yang kita lakukan jika Provinsi Jambi tidak lockdown adalah memperbanyak kegiatan pencegahan,” katanya.
“Untuk Bidang kesehatan prioritaskan rapid test, untuk tenaga medis dan keluarganya. Update data PDP, ODP sampai yang positif jangan ada data yang duplikasi hal ini penting supaya publikasi tidak keliru,” tambahnya.
Lanjutnya, Bidang humas untuk mempublikasikan dengan tidak membuat panik dan saat ekpos agar diikutsertakan dari kadis kesehatan agar tidak ada kekeliruan.
Sedangkan bidang pencegahan untuk inventarisasi titik masuk dari jalur darat laut dan udara disetiap kabupaten dan tim gugus tugas provinsi untuk membackup tugas di kabupaten.
Selanjutnya, bidang pencegahan untuk data tempat yang akan dilakukan penyemprotan dengan digolongkan tempat umum, sekolah, tempat ibadah serta instasi pemerintah (susunan rencana). Untuk peralatan logistik bisa diturunkan mobil Damkar sampai dengan mobil AWC. Kemudian bidang logistik agar proaktif menjemput kebutuhan alat dan bahan pencegahan.
“Bidang kesehatan agar menghitung kebutuhan alat, bahan termasuk tempat seperti APD, rapid test dan tempat isolasi,” ujarnya.
“Dalam bidang pengamanan, Polri telah mengeluarkan perintah Ops kontijensi aman nusa, untuk laporan gugus tugas agar dibunyikan gugus tugas agar tidak ada temuan dari BPK,” sebutnya.
Gugus tugas di tingkat provinsi harus bisa membackup kabupaten dalam memenuhi kebutuhan logistik RS rujukan dan pengamanan.
“Harus diekspos bantuan dari masyarakat maupun dari pusat, kemudian agar semua barang bantuan tidak ada yang ambil keuntungan untuk diri sendiri,” imbuhnya.
Oleh karena itu, agar rencana kegiatan disusun dan dilaksanakan dengan dilampirkan dokumentasi untuk laporan kegiatan.
“Untuk bidang pengamanan tetap humanis dalam membubarkan setiap kegiatan berkumpulnya banyak orang,” tutupnya.
Sementara itu Danrem 042 Gapu menambahkan bahwa gugus tugas sudah dibentuk dan upaya ini diatur dengan baik mulai dari penyemprotan pencegahan dan pengamanan.
“Dalam bidang pencegahan agar lebih mensosialisasikan, karena masih banyak masjid yang tidak menggulung karpet dan masyarakat tidak bawa sajadah sendiri,” katanya. (Isy)
