Ungkap.co.id – Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Rakyat Cinta Negeri (LSM Forcin) Rabu (21/10/2020), menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian PUPR, Jalan Patimura nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
Dalam aksinya, LSM Forcin menuntut pekerjaan Jembatan Gantung (Jamtung) yang dibangun di desa Muara Lati, kabupaten Sarolangun yang menggunakan anggaran APBN bagian Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Wilayah IV Provinsi Jambi tahun anggaran 2020 dengan pagu anggaran Rp 3.457.641.000.
Baca Juga : LSM RPI dan Forcin akan Gelar Aksi Damai di Kantor BKPSDM dan PMD Sarolangun
Julius mengatakan, jika pekerjaan Jamtung tersebut saat ini sudah berjalan 75 hari kerja, tetapi dari data yang didapat hasil pengawasan dan investigasi oleh tim LSM Forcin, pekerjaan Jamtung tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai dengan RAB. Bahkan kata Julius, mirisnya lagi para pekerja kabur dan diduga gaji pekerja belum dibayar.
Julius menyebutkan jika pekerjaan masih dilanjutkan, maka diduga pekerjaan Jamtung tersebut akan mangkrak.
“Oleh sebab itulah kami meminta Bapak Kementerian PUPR untuk memutus kontrak kerja pekerjaan Jamtung Muara Lati,” sebut Julius.
“Kita juga meminta Kementerian PUPR memutus kontrak kerja dengan perusahaan tersebut, serta memblacklistnya,” tambah Julius.
Baca Juga : LSM Forcin dan LSM RPI Buka Posko Pengaduan Masyarakat
Kegagalan bisa terjadi akibat kurangnya pengawasan dari pihak balai pelaksana. Untuk itu Julius meminta Kementerian PUPR mencopot Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Jambi, PPK, PPTK dan pengawasnya.
Aksi damai LSM Forcin disambut hangat
oihak Kementrian PUPR melalui Kasubag bagian Dirjen Bina Marga dalam audiensi mengatakan, akan menindaklanjuti atas laporan LSM Forcin.
“Tentunya sesuai dengan aturan yang ada, kami akan memanggil kepala balai dan kontraktor pelaksana, untuk minta penjelasan dari mereka.”
“Kepada teman-teman dari LSM harap bersabar, kami akan meneruskan ke pimpinan kami persoalan ini. Kami sangat apresiasi dan terima kasih kepada LSM Forcin sudah ikut mengawasi pekerjaan yang bersumber dari dana APBN, serta telah menyampaikan aspirasi aksi demo secara damai tanpa ada anarkis,” pungkasnya. (Andra)
