Ungkap.co.id – Gubernur Jambi Al Haris, secara langsung membuka Rakor Forkopimda terkait evaluasi kinerja percepatan dan penangganan pendemi Covid-19 dan penangganan konflik sosial di Provinsi Jambi.
Rapat Forkopimda yang digelar (21/12) sekitar pukul 08.00 WIB, di Ballroom BW Luxury Hotel Jambi dihadiri lebih kurang 120 orang peserta.
Turut hadir dalam rapat tersebut Drs. Irawan David Syah, Kabinda Jambi, Edi Purwanto Ketua DPRD Prov. Jambi, Wakapolda Jambi, Danrem Gapu Brigjen TNI M. Zulkifli, Sekda Sudirman, Kajati Jambi, H. Mukti Kepala Kesbangpol Provinsi Jambi. Selanjutnya Kepala Basarnas, Kepala Satpol PP Provinsi Jambi, Bupati se-Provinsi Jambi, unsur Kominda se-Provinsi Jambi, serta undangan lainnya.
Gubernur Jambi Al Haris mengatakan bahwa Provinsi Jambi berada di peringkat 13 nasional dengan capaian vaksinasi dosis I sebesar 72,6 % dan peringkat 10 nasional dosis II sebesar 51,9 % dengan berupaya melakukan inovasi-inovasi lokal sesuai kebutuhan yang tertuang dalam aturan Kemenkes.
Pertumbuhan ekonomi tumbuh 5,91% pada triwulan 3 tahun 2021, mengantisipasi lonjakan Covid-19 pada Nataru 2022 dengan berpedoman pada Inmendagri Nomor 66 tahun 2021.
“Selain itu terkait penetapan UMP dan UMK Provinsi Jambi berdasarkan aturan dan kementerian terkait serta melakukan penyelesaian permasalahan angkutan batu bara dengan menetapkan range tarif ideal dengan kesepakatan bersama pemegang IUP,” katanya.
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi H.Mukti menyebutkan kegiatan Rakor Forkopimda ini merupakan program kerja Badan Kesbangpol tahun 2021.
Baca Juga : Ini Pemenang Sayembara Nama Stadion di Tebo, Dapat Uang Jutaan Rupiah
Ia melanjutkan, pelaksanaan Rakor ini bertujuan memaksimalkan fungsi koordinasi antar unsur Forkopimda dan pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah aktual di daerah.
“Unsur Forkopimda kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi dapat memfungsikan pusat komunikasi dan informasi di daerahnya. Agar terbangun konektivitas antar Puldasi (pusat pengendalian krisis) sehingga informasi dari daerah dapat langsung tersambung dengan Puldalsi provinsi,” ujarnya.
Sementara itu Wakapolda Jambi, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan program vaksinasi dengan berkolaborasi dengan Dinkes Provinsi Jambi sehingga capaian vaksinasi dapat memenuhi target nasional diatas 70% pada dosis I dan di atas 50% pada dosis II.
Sedangkan jumlah konflik sosial yang terdata sampai dengan 20 Desember 2021 sebanyak 5 konflik masyarakat dengan masyarakat, 56 konflik masyarakat dengan perusahaan, dan 2 konflik perusahaan dengan perusahaan.
“Adapun konflik tersebut disebabkan diantaranya sengketa kepemilikan lahan, pengelolaan izin usaha pemanfaatan lahan, pendudukan dan pemanenan lahan tanpa izin, pengrusakan lahan, perpanjangan izin HGU, dan lainnya. Polda Jambi berupaya melakukan kegiatan preventif dengan lintas sektoral dan timdu guna mencari solusi penyelesaian konflik tersebut,” ungkapnya.
Danrem Gapu Brigjen TNI M. Zulkifli, mengatakan bahwa target vaksinasi TNI adalah sebanyak 537.239 dosis dengan realisasi sampai dengan 20 Desember 2021 sebanyak 450.102 (83,78 %) berkolaborasi dengan Dinkes Provinsi Jambi.
Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya menurunnya animo vaksinasi masyarakat dikarenakan Jambi masuk zona resiko rendah, belum semua wilayah menerapkan aplikasi pedulilindungi, sisa sasaran tersebar di area luar perkotaan, dan banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk vaksinasi.
Guna melakukan penanganan konflik sosial, TNI berupaya melakukan upaya, diantaranya melokalisir wilayah konflik, melakukan tindakan penyelamatan dan perlindungan korban konflik, penghentian kekerasan fisik oleh aparat dan toko-tokoh di wilayah konflik. “Disamping itu melakukan upaya rekonsiliasi dan rehabilitasi, serta rekonstruksi dalam upaya pemulihan pasca konflik,” jelasnya. (Irwansyah)
