DPRD Muaro Jambi Gelar Rapat Bersama TPAD

Ungkap.co.id – Menjelang batas akhir pengesahan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemkab Muaro Jambi bersama DPRD, mulai melakukan pembahasan program yang akan dijalankan pada tahun 2022 mendatang.

Dari pembahasan yang dilakukan pada Hearing yang digelar Selasa (9/11), di Ruang Rapat Gabungan DPRD Muaro Jambi. Rapat tersebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Muaro Jambi menyampaikan garis besar program yang akan dijalankan Pemkab Muarojambi.

Dimana penanganan Covid-19 tetap menjadi prioritas utama dan juga tak dapat ditinggalkan adalah perbaikan infrastruktur baik jalan maupun jembatan yang merupakan urat nadi ekonomi masyarakat.

Atas penjabaran tersebut, pihak DPRD Muaro Jambi hanya meminta agar pihak eksekutif memasukkan program yang prioritas dalam APBD 2022 yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga dampaknya langsung dinikmati masyarakat.

“Tadi telah kami sampaikan agar program pro rakyat menjadi prioritas utama dalam APBD 2022 akan datang, jangan ada program yang tak bermanfaat dilaksanakan sehingga tidak dirasakan masyarakat manfaatnya,” ujar anggota DPRD Muaro Jambi, Indra Gunawan saat dikonfirmasi.

Lebih lanjut, Indra mengatakan bahwa saat ini masyarakat masih sangat menantikan program pemulihan ekonomi yang beberapa waktu belakangan ini di porak porandakan pandemi Covid-19.

“Jadi harus jelas program untuk masyarakat, terlebih yang meningkatkan ekonomi masyarakat seperti sektor pertanian, Sektor perikanan dan program lain yang membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat,” tuturnya.

Selanjutnya, Fraksi PDI-P melalui juru bicaranya Hermanto juga sempat menyampaikan setidaknya beberapa catatan kepada Pemkab Muaro Jambi. Fraksi partai moncong putih itu meminta agar Bupati, Masnah Busroh pro aktif melakukan pengawasan proses penganggaran. Sebab, berdasarkan hasil pembahasan terjadi ketidaksinkronan penjelasan OPD dan TAPD.

“Ibu Bupati harus pro aktif. Bagaimana proses asistensinya. Sinkronisasi Jamkesda ke BPJS juga kami pertanyakan bagaimana efektivitas dan efisiensi anggarannya,” ungkap Hermanto. (Syah)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *