DPRD Lampura Menggelar Rapat Paripurna Pembentukan Peraturan Daerah

  • Whatsapp
DPRD Lampung Utara
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) mengadakan rapat paripurna penyampaian Badan Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2021, Senin ( 22/2/2021). Foto : LE

Ungkap.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) mengadakan rapat paripurna penyampaian Badan Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2021, Senin ( 22/2/2021).

Paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, Romli, A.Md bersama dengan Bupati Lampung Utara, H. Budi Utomo, SE.,MM dan unsur-unsur Forkopimda.

Bacaan Lainnya

Dalam paripurna ini Bupati H. Budi Utomo menyampaikan sambutannya, sesuai ketentuan pada Pasal 240 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.

Dia mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada DPRD Kabupaten Lampung Utara terhadap upaya untuk menciptakan regulasi produk hukum daerah yang dibahas hari ini, yaitu Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD, Raperda tentang Ketertiban Umum dan Raperda tentang Perumahan dan Pemukiman Kumuh.

Baca Juga : Sekda Lampung Utara Lantik 28 Pejabat Administrator Eselon III dan IV

“Dia Ranperda yang diusulkan oleh Kepala Daerah atau dari Pemerintah Daerah yaitu Raperda tentang Tertib Administrasi Kependudukan, yang ini berpedoman pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan. Dan Raperda yang kedua yaitu Raperda Kawasan Tanpa Rokok. Raperda ini juga dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar senantiasa menjaga pola hidup sehat dan menciptakan lingkungan yang sehat, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,” kata dia.

Bupati sangat mengharapkan kepada DPRD Kabupaten Lampung Utara agar Ranperda yang diusulkan pemerintah daerah agar dapat dibahas bersama.

Sementara itu, Ketua Bampperda H. Tabrani Rajab, S.Ag, dalam penyampaiannya mengatakan, pembentukan peraturan daerah diperlukan untuk menata sistem hukum secara menyeluruh dan terpadu yang senantiasa harus didasarkan pada cita-cita proklamasi dan landasan konstitusi yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Baca Juga : 143 Desa di Lampung Utara Akan Gelar Pilkades Serentak

“Usul inisiatif DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam hal ini yaitu Ranperda Ketertiban Umum dan Raperda Perumahan dan Pemukiman Kumuh,” ungkapnya.

Lanjut dia, pelaksanaan ketertiban umum didasari pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dasar tahun 1945. Kemudian Raperda Perumahan dan Pemukiman Kumuh dilandasi oleh pertimbangan atau suatu alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

“Secara aktual bahwa masih banyak pengembang di wilayah Kabupaten Lampung Utara ini yang belum memenuhi tuntutan kebutuhan kehidupan perumahan dan pemukiman yang layak huni karena belum tersedianya lahan, prasarana lingkungan, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai,” jelasnya. (LE)

Pos terkait

   
   
      

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *