Dibanding GDM, Program Rp 50 Juta Per Kampung dan RW Dinilai Lebih Tepat Sasaran

Ungkap.co.id – Bila dibandingkan dengan program Gerakan Desa Membangun (GDM), Program Karya Rp 50 juta per kampung dan RW yang digaungkan Cabup Bungo H. Sudirman Zaini dan Cawabup Dr. Erick Muhammad Henrizal (SZ-Erick), dinilai lebih realistis dan tepat sasaran. Pasalnya, program Karya ini akan menjawab persoalan yang dimulai dari tingkat kampung hingga RW.

Pengamat politik dari Universitas Muaro Bungo (UMB), Dr Auri Adam Putro mengatakan, bahwa dari pengamatannya program Karya Rp 50 juta/kampung dan RW dinilai lebih efektif dalam tujuan pemerataan pembangunan di kabupaten Bungo.

Bacaan Lainnya

Hanya saja, menurut akademisi yang aktif mengajar di salah satu kampus di Bungo ini, program Karya bisa terealiasi dan dirasakan manfaatnya jika menyiapkan regulasi dan aturan yang kuat.

“Saya yakin jika program Karya ini dibarengi dengan aturan, regulasi dan payung hukum yang kuat, program ini akan lebih hebat dari program sebelumnya. Sasarannya tepat, menyentuh masyarakat ditingkat bawah,” ujar Auri Adam Putro ditemui di kampus UMB, Selasa (20/10/2020).

Dr. Auri menjelaskan, program pemerintah baik itu pembangunan maupun permberdayaan, sejatinya bukan terletak pada besaran angka. Akan tetapi, kata Auri, efektifnya program itu terlihat dari ketepatan dan efek pembangunan ke sasaran utamanya yakni masyarakat di tingkat dusun.

“Yang terpenting bukan berapa besarnya. GDM boleh lebih besar, tapi efektif tidak, kita sama-sama tahu,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Bungo dari PKB Saiful Bakhri menyebut kalau program Karya yang dibawa SZ-Erick lebih besar efeknya terhadap pembangunan Kampung/RW. Kata Syaiful, dengan sasaran, efektifitas serta akurasi yang full power, bukan tidak mungkin program ini menyingkirkan program GDM.

“Kita semua tahu kalau program GDM Itu syarat dengan masalah. Kalau saya menilai GDM itu program pencitraan dan sangat tidak efektif alias kacau balau,” tegas Syaiful.

“Selama ini perangkat ditingkatan kampung dan RW tidak diberdayakan akibat dari pembangunan tersentral dan dikelola Rio (Kades). Sementara dana masuk ke dusun cukup banyak dan menyebabkan tumpang tindih anggaran.

Dia menjelaskan, dengan program Kampung dan RW berdaya ini, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akan berjalan beriringan dengan pembangunan dusun yang dikomandoi Rio (Kepala Desa). (TMC)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *