Ungkap.co.id – Calon Gubernur Jambi nomor urut 02, Al Haris, dalam debat kandidat perdana Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi mengklaim bahwa telah memberikan ruang atau kesempatan sebesar-besarnya untuk kaum perempuan, termasuk di Pemerintahan Provinsi Jambi.
“Pemerintah sudah berusaha agar gender di Jambi perlakukannya sama,” katanya dalam debat yang berlangsung di Abadi Convention Center (ACC) Jambi, Ahad (27/10/2024) malam.
Namun, klaim itu tidak mendasar. Faktanya, sebanyak 21 dinas di Pemerintahan Provinsi Jambi, semuanya dinahkodai laki-laki. Bahkan jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2), diemban oleh laki-laki, Raden Najmi.
Kemudian, sebanyak 13 badan (termasuk rumah sakit, sekretariat DPRD, dan inspektorat) di Pemerintahan Provinsi Jambi, hanya dua yang dipimpin oleh perempuan, itu pun salah satunya berstatus Plt.
Baca Juga : Sepakat dengan Google, SMSI Tolak Draf Perpres tentang Media
Dua perempuan yang dimaksud, Sri Argunaini yang menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, dan Zidni Aisyah yang menjabat Plt Sekretaris DPRD Provinsi Jambi.
Dari total 34 lembaga di Pemerintahan Provinsi Jambi, hanya 0,68 persen yang dipimpin kaum perempuan dalam masa kepemimpinan Gubernur Jambi Al Haris.
Berikut data kepala dinas yang dimuat di jambiprov.go.id:
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Syamsurizal
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Bahari
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Fery Kusnadi
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Akhmad Bestari
5. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi, Novriadi
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Ariansyah
7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Imron Rosyadi
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, Raden Najmi
9. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, Rumusdar
10. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal
11. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, M. Arif Budiman
12. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, M Iskandar Nasution
13. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Kemas Muhamad Fuad
14. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi, Sardaini
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, Tandry Adi Negara
16. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Asraf
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Varial Adhi Putra
18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Ismed Wijaya
19. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, Donny Iskandar
20. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John Eka Powa
21. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Muzakir.
Sedangkan 13 badan di Pemerintahan Provinsi Jambi juga dikepalai, hanya dua yang dipimpin perempuan, berikut daftarnya:
1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, Agus Sunaryo
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, Henrizal
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, Mukti Said
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, Sri Argunaini
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, Agus Prinagi
6. Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, Amrulsyah
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, Apani Saharudin
9. Plt Sekretaris DPRD Provinsi Jambi, Zidni Aisyah
10. Kepala Inspektorat Provinsi Jambi Agus Herianto
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, Rahmad Hidayat
12. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi drg. Iwan Hendrawan
13. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi, dr. Herlambang.(***/Syah).
Artikel ini merupakan hasil pemeriksaan tim Ahli Cek Fakta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jambi berkolaborasi dengan Tribunjambi, Kilasjambi, Amira dan Jambian. Kegiatan ini untuk memenuhi hak publik atas informasi berkualitas.
