Ungkap.co.id – Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) KH Ma’aruf Amin melakukan panen perdana kelapa sawit program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) secara virtual, tepatnya di KUD Subur Makmur Kepenghuluan Suka Maju Kecamatan Bagan Sinembah, Kamis (2/9/2021) siang.
Selain melaksanakan panen perdana kelapa sawit program PSR, Wapres juga meresmikan penangkaran pembibitan kelapa sawit Usaha Kecil Menengah Koperasi (UKMK) Santripreneur.
Ketua umum DPP Apkasindo Dr. Ir. Gulat ME Manurung dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kegiatan ini dapat dilaksanakan atas hasil pertemuan DPP Apkasindo dengan Wakil Presiden RI pada 13 Februari 2020 lalu di kantor Wapres, dan telah menghasilkan beberapa rencana tindak lanjut.
Baca Juga : Kapolda Kepri Tinjau Vaksinasi di Pesantren Ya Husnayah Hidayatul Mubtadi’in
Menurutnya, APKASINDO akan melalukan kegiatan yang sama di 21 DPW Provinsi APKASINDO. Kegiatan ini dapat menyemangati semua petani sawit, untuk bisa menjadi terdepan dan setara untuk pemulihan ekonomi disaat pandemi masih melanda dunia, petani sawit adalah petarung untuk ekonomi Indonesia.
Gulat menjelaskan, program PSR ini sebelumnya dicanangkan dan ditanam perdana oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo pada 9 Mei 2018 tepatnya di KUD Subur Makmur Kepenghuluan Suka Maju Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
Gulat menerangkan panen perdana yang dilakukan oleh Wakil Presiden RI ini seluas 266 hektar di tahap pertama. Tahap selanjutnya sudah mencapai ribuan hektar, termasuk yang ditanam oleh Dr. Moeldoko, Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO pada 2019 lalu.
Adapun petani yang terlibat dalam program PSR tahap pertama ini mencapai 105 keluarga petani sawit. Proses pengelolaan dari penanaman hingga panen dikelola oleh KUD di desa setempat di bawah pengawasan dan pendampingan DPD APKASINDO Kabupaten Rokan Hilir.
Baca Juga : Dikenal Vokal, Rumah Wartawan Diteror dan Mobilnya Dibakar
Sementara itu Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong dalam pidatonya tak bosan-bosannya kembali mengingatkan kepada pemerintah pusat soal banyaknya lahan ataupun kebun sawit masyarakat yang masih ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai kawasan hutan.
Oleh sebab itu, dihadapan Wakil Presiden Afrizal Sintong kembali meminta agar mengubah RT RW di Rokan Hilir agar kawasan hutan tersebut dilepaskan supaya masyarakat bisa memiliki sertifikat lahan.
“Kita berharap usulan kita tadi itu diterima oleh presiden dan sudah kita sampaikan juga kepada menteri kehutanan supaya hak-hak masyarakat memiliki legalitas tanah bisa tercapai,” sebut Afrizal.
Disamping itu, Afrizal Sintong juga mengucapkan terimakasih kepada APKASINDO yang menyelenggarakan kegiatan ini hingga sukses demi kesejahteraan petani sawit di Rokan Hilir.
“Kami selaku pemerintah daerah tetap membantu dan mengupayakan supaya kepemilikan lahan masyarakat mempunyai legalitas dimata hukum,” tandasnya. (Jumilan/Usman/Rilis)
