Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 302 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 66 Tahun 2024, terkait pelanggaran administrasi dan keselamatan pelayaran, dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun penjara atau denda Rp300 juta.
Sementara itu, Kepala Karantina Provinsi Jambi, Sudiwan, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan penyelidikan untuk mengantisipasi potensi penyebaran hama dan penyakit dari luar daerah maupun luar negeri.
“Setiap media pembawa, seperti cabai, beras, bawang, dan hasil pertanian lainnya yang dilalulintaskan antar daerah wajib dilengkapi sertifikat karantina. Dari hasil pemeriksaan sementara, telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang karantina,” kata Sudiwan.
Sudiwan juga menyoroti potensi bahaya kesehatan, seperti kandungan aflatoksin pada kacang tanah, yang dapat berdampak serius bagi kesehatan manusia jika tidak melalui pemeriksaan karantina. Selain itu, terdapat komoditas tertentu yang peredarannya dibatasi di wilayah asal, seperti dari Batam, dan tidak boleh didistribusikan ke daerah lain.
Menurut Sudiwan, temuan ini juga menjadi indikasi adanya anomali distribusi pangan, yakni daerah yang tidak memproduksi suatu komoditas namun justru mengirimkannya ke wilayah lain, sehingga perlu pendalaman lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
