Ungkap.co.id – Ekosistem bisnis dan usaha di Kota Bogor menjadi sorotan pasca mencuatnya wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan. Untuk itu, peran serta pemerintah dalam memajukan ekosistem bisnis dan usaha di Kota Bogor perlu ditingkatkan kembali.
Dalam acara dialog interaktif di rapat pimpinan kota (Rapimkot) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor, Rabu kemarin (8/3/23). Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Anita Primasari Mongan dengan tegas menyatakan pihak legislatif akan terus bersinergi dengan seluruh stakeholder di Kota Bogor, guna memajukan ekosistem bisnis dan usaha.
Sebagai salah satu langkah untuk memastikan perekonomian di Kota Bogor bisa berjalan secara mandiri, Anita menerangkan bahwa DPRD Kota Bogor telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2021 tentang pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro.
Perda tersebut dibuat untuk memastikan adanya landasan hukum yang kuat bagi pengembangan koperasi dan usaha mikro di Kota Bogor. Selain itu, Perda ini juga menegaskan perlindungan bagi pengusaha koperasi dan usaha mikro dari tindakan yang merugikan.
Baca Juga : Perkosa Siswi SMP dan Gorok Lehernya, Seorang Pria Dibekuk Polres Sarolangun
“Karena kita tahu sektor usaha mikro saat ini sedang bertumbuh agar bisa menjadi jantung perekonomian di Kota Bogor. Maka kami di DPRD Kota Bogor ingin memberikan landasan hukum agar mereka bisa berkembang dan mendapatkan perhatian dari Pemkot Bogor,” ujar Anita.
Tak hanya sampai disitu, Ketua DPD Partai Demokrat Kota Bogor ini juga membocorkan rencana adanya peraturan daerah (Perda) terbaru yang bisa menopang keberadaan ekonomi kreatif (Ekraf) dan sektor UMKM di Kota Bogor.
Sebab, dengan semakin berkembangnya perekonomian global, maka target pasar yang bisa dijangkau oleh para pelaku ekraf dan UMKM juga semakin luas. Sehingga perlu adanya payung hukum yang bisa memastikan pengembangan ekonomi di Kota Bogor.
“Kami ingin terus menguatkan sektor perekonomian di Kota Bogor semaksimal mungkin, maka dari itu kami berencana akan membuat perda baru untuk memayungi para pelaku UMKM,” tutup Anita.
Baca Juga : DPRD dan Pemkot Bogor Setujui Penundaan Pembongkaran Plaza Bogor
Dilokasi yang sama, Ketua Kadin Kota Bogor, Almer Faiq Rusydi mengatakan, rapimkota menghasilkan banyak program kerja yang akan diimplementasikan Kadin Kota Bogor selama tahun 2023, terutama memfokuskan bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Sesuai arahan Ketum Kadin Indonesia, Pak Arsjad Rasjid dan Ketum Kadin Jawa Barat, Pak Cucu Sutara bahwa kadin di tahun 2023 akan lebih fokus di bidang UMKM, untuk bagaimana UMKM ini bisa naik kelas,” kata Almer.
Dalam waktu dekat, lanjut Almer, Kadin Kota Bogor melalui bidang UMKM bakal melakukan audiensi dengan komisi II DPRD Kota Bogor untuk membahas pengembangan UMKM.
“Kami tentunya mengharapkan juga UMKM bisa mendapat kemudahan untuk peluang usaha khususnya yang ada di Kota Bogor, bahkan ada regulasi peraturan daerahnya. Misalnya mengharuskan belanja makan minum maupun barang dari UMKM Kota Bogor,” paparnya.
Sebab, lanjut Almer, informasi diterima dari bidang UMKM yang salah satunya juga dibahas dalam rapimkot, banyak pelaku UMKM mendapatkan kesulitan seperti dari permodalan dan sebagainya.
Baca Juga : DPRD Kota Bogor Tutup Masa Sidang Kesatu Tahun 2022, Berikut Laporannya
“Oleh karena itu, peran Kadin kedepan akan melakukan pendampingan terhadap UMKM khususnya bagi UMKM binaan Kadin Kota Bogor,” kata Almer.
“Saya juga mengajak kepada paguyuban UMKM ini untuk bersatu, dengan tujuan yang sama yakni menjadikan pengusaha yang naik kelas. Terlebih sudah menjadi tugas dan fungsi Kadin untuk memfasilitasi para pelaku UMKM,” pungkasnya.
Untuk diketahui, dialog interaktif yang digelar Rooftop Area Graha Kadin Kota Bogor ini menghadirkan narasumber Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Dewan Pembina Kadin Kota Bogor Erik Suganda, Ketum Kadin Jawa Barat Cucu Sutara, Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Anita Primasari Mongan, dan Akademisi Aan Munawar. (S Hartono)
